TANPA DOKUMEN ADMINDUK SULIT WUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

“Bisa Jadi jumlah anak-anak hanya 30% dari penduduk Indonesia, namun mereka adalah 100% dari masa depan bangsa dan negara’.

SURYA.co.id | SURABAYA – Kalimat itu tertulis di salah satu sisi tembok kedai kopi yang dikelola Surabaya Children Crisis Center (SCCC) Surabaya.

Kedai Kopi Kala Rasa namanya.

Kedai kopi ini berada di bilangan Babatan, kecamatan Wiyung, Surabaya.

Selain kalimat tersebut, masih ada beberapa baris kalimat lagi di sisi dinding lainnya. Namun temanya serupa. Soal anak.

Kedai kopi tersebut memang sengaja didirikan SCCC sebagai ruang bagi anak-anak dampingan SCCC untuk belajar bersosialisasi, berkreasi, dan bekerja.

Anak-anak dampingan lembaga tersebut merupakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

“Apapun status mereka ketika berhadapan dengan hukum, anak harus dilindungi,” ujar Tis’at Afriyandi, Direktur SCCC, saat ditemui pekan lalu.

Pernyataan Tis’at ini sudah cukup untuk.mendefinisikan makna dari kalimat yang tertulis di salah satu sisi tembok kedai kopi tersebut.

Baginya, anak-anak adalah pemegang masa depan. Karenanya, mereka berhak dilindungi. Apapun statusnya.

“Dalam konteks anak berhadapan hukum, ada tiga kelompok anak. Yang pertama adalah anak sebagai pelaku, kemudian anak sebagai korban, dan yang ketiga anak sebagai saksi,” tuturnya.

Namun, sebagai pemegang masa depan, masih ada ABH (anak berhadapan hukum) yang saat ini keberadaannya tidak tercatat oleh negara.

Bisa disebut demikian karena mereka memang tak punya dokumen-dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang menandakan bahwa nama mereka tercatat sebagai warga negara.

 

“Masih ada ABH yang belum punya adminduk sama sekali seperti KK, KTP, atau Akte Kelahiran. Bahkan kami baru saja mendampingi salah satunya,” kata pengacara berambut gondrong itu sambil mengaduk segelas kopi hitam.

Tis’at melanjutkan, ketiadaan dokumen adminduk pada anak berhadapan hukum, memiliki konsekuensi terhadap proses hukum yang harus mereka jalani. Setidaknya, ketiadaan dokumen adminduk itu menyebabkan sulitnya mewujudkan kepastian hukum bagi mereka.

Dia lantas menunjukkan UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di pasal 1 ayat (3) UU tersebut tertulis: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian, di pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa apabila anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orangtua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

“Kemudian di pasal 32 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih,” kata Tis’at.

“Nah, berarti untuk menentukan hak-hak apa yang diiliki ABH, kita mesti tahu berapa usianya. Itu hanya bisa dibuktikan dengan dokuman adminduk. Jadi, bagaimana dong kalau mereka tidak punya?” sambungnya.

Dia melanjutkan, ketiadaan dokumen adminduk ini selain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ABH, juga menyulitkan penyidik.

 

“Maka, kemudian Bapas (Balai Pemasyarakatan) bertugas melakukan tracing atau melacak identitas dan asal usul anak. Tapi ini juga tentu memakan waktu. Itu pun kalau kemudian memang ditemukan, kalau tidak, bagaimana?” imbuhnya.

Pusingkan Penyidik

Alif, rekan Tis’at di SCCC menambahkan, memang tak banyak ABH yang tak memiliki dokumen adminduk sama sekali. Namun dia memastikan bahwa mereka ada.

Lalu dia bercerita tentang seorang remaja di Surabaya yang beberapa tahun lalu pernah ia dampingi. Remaja itu, sebut saja namanya Arya, sejak kecil tinggal di jalanan, terpisah dari keluarganya. Remaja itu bahkan tak ingat lagi siapa orangtuanya karena lama tak berjumpa.

Untuk bertahan hidup sehari-hari kala itu, Arya yang tak punya akte kelahiran, KTP, maupun kartu keluarga, menjadi kernet dan sesekali mengamen.

Suatu hari, Arya membeli 2 ponsel dan 2 laptop sekaligus, dengan menggunakan uang yang dia kumpulkan dari bekerja. Barang-barang itu dia beli dengan harga murah. Namun ia tak curiga.

“Rencana dia (Arya), barang-barang itu disimpan, nanti kalau butuh uang, bisa dijual lagi,” kenang Alif.

Tapi tak lama setelah membeli barang-barang itu, Arya mesti berurusan dengan polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan menjadi penadah barang curian. Polisi yang menangkapnya yakin dia memang penadah karena dia membeli sekaligus banyak.

Proses di kepolisian pun ternyata tak mudah bagi penyidik karena Arya tak memiliki dokumen kependudukan selembar pun. Saat dilakukan tracing identitas, petugas tak kunjung mendapat informasi yang memuaskan tentang siapa Arya sebenarnya.

“Petugas kesulitan mendapatkan informasi di mana dia lahir dan siapa orangtuanya. Kalau saja salah satu informasi itu ada, pasti akan lebih mudah bagi penyidik. Tapi dia (Arya) sendiri tidak tahu di mana orangtua kandungnya sekarang,” kata Alif.

Penyidik pun seolah menemui jalan buntu. Mereka lantas memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara ini. Sedangkan laptop dan ponsel yang dibeli Arya, dikembalikan kepada pemilik aslinya.

“Dia (Arya) sendiri akhirnya memang dibebaskan dari semua tuduhan. Jadi, tidak adanya dokumen adminduk pada ABH ini selain memang tidak memberikan kepastian hukum pada anak, juga membuat pusing penyidik,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *