DOKUMEN ADMINDUK DAN PENDAMPINGAN,KUNCI ABH MEMBUKA MASA DEPAN

SURYA.co.id | SURABAYA – Anak-anak jalanan kerap mendapat cap buruk dari masyarakat.

Mereka kerap dianggap meresahkan, bahkan mengganggu pemandangan.

Hal ini disampaikan oleh Ancha Maulana, aktivis dan pendamping anak di Surabaya Children Crisis Center (SCCC) yang dulu juga tumbuh di jalanan kota Surabaya.

Bagi Ancha, istilah anak jalanan itu sendiri sebenarnya sudah bermasalah karena seringkali menempatkan mereka semata sebagai obyek lantaran dianggap tak kompeten.

“Istilah anak jalanan itu bermasalah karena menempatkan mereka pada posisi yang inferior. Dianggap tidak kompeten dan tidak bisa menentukan arah advokasi kepada mereka. Padahal dalam advokasi, suara-suara mereka mesti didengar,” kata Ancha, pekan lalu di Surabaya..

Ancha menambahkan, kalau dengan menyandang status sebagai anak jalanan saja sudah membuat mereka mendapat cap buruk, maka anak-anak jalanan yang terjerumus dalam tindakan pidana, bisa mendapat stempel yang lebih buruk lagi.

Stigma itu pada akhirnya membuat anak memandang dirinya sendiri sebagai sebuah kesalahan. Ironisnya, justru citra diri seperti inilah yang membuat mereka sulit berkembang dan memutus rantai kemiskinan serta kebodohan mereka.

Ancha percaya, membangun kesadaran pada anak jalanan, terlebih yang berhadapan dengan hukum, bukanlah hal yang mudah. Intervensi program apapun tidak akan bermanfaat apabila memang dari anak itu sendiri tidak ada kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik.

Makanya, pendampingan menjadi hal yang penting yang harus tersedia bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan itu, salah satu fungsinya adalah membuka kesadaran anak bahwa mereka punya potensi baik yang bisa dikembangkan, mereka berharga, dan bisa membuat perubahan

Dalam riset tahun 2019-2020 oleh Puskapa (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak) Universitas Indonesia dengan dukungan dari Unicef Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas RI, yang kemudian diterbitkan dalam laporan berjudul Kesempatan Kedua Dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, ditemukan bahwa pemberian pendampingan non-hukum kepada ABH, tidak berjalan maksimal.

Penyebabnya, ada inkonsistensi dalam layanan pendampingan non-hukum yang diberikan oleh pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan, unit pelindungan anak di daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Inkonsistensi yang dimaksud meliputi ketersediaan, kualitas, dan hubungan layanan hukum dan non hukum.

Masih berdasarkan riset yang sama, di empat lokasi penelitian (Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari),  ditemukan sebanyak 9% Anak yang diproses di pengadilan tidak didampingi oleh penasihat hukum karena kendala anggaran.

Kemudian, ditemukan pula fakta bahwa pekerja sosial adalah bentuk pendampingan yang kesediaannya paling sedikit untuk Anak selama proses peradilan.

“Wawancara dengan pekerja sosial menunjukkan bahwa ketidakhadiran pekerja sosial di pengadilan kemungkinan terkait dengan jumlahnya yang masih sedikit,” demikian ditulis dalam laporan penelitian tersebut.

Dokumen Adminduk

Walau menganggap bahwa pendampingan adalah hal yang utama, namun Ancha tak menampik bahwa kelengkapan dokumen adminduk pada ABH juga penting.

Sebab, dengan dokumen-dokumen itu, mereka bisa mengakses berbagai layanan seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial yang disediakan pemerintah.

Akses tersebut menjadi modal bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan.

Tapi bagaimana dengan ABH yang benar-benar tak punya dokumen adminduk selembar pun? Apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkannya?

Berdasarkan pengalamannya melakukan pendampingan terhadap ABH, Ancha melihat, selama ini, ABH tanpa dokumen adminduk yang kemudian beranjak dewasa, bisa mendapatkan KTP dengan cara memasukkan namanya ke Kartu Keluarga milik orang lain.

“Itu pun kalau ada yang bersedia menampung nama mereka di KK,” imbuhnya.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Tatang Suherman mengatakan data administrasi kependudukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum memang belum lengkap.

Sebagian anak binaan di LPKA ada yang sudah punya akta kelahiran, sebagian lagi tak punya.

“Kalau tertib administrasi kependudukan belum ada. Itu nanti setelah mereka bebas bisa mengurus di daerah asalnya,” kata Tatang.

Kata Tatang, saat ini jumlah anak binaan penghuni LPKA Blitar ada 62 anak. Para anak binaan mayoritas terlibat kasus perlindungan anak.

Meski tertib administrasi kependudukan belum bisa dianggap sempurna, namun Tatang memastikan LPKA tetap memberikan pelayanan pendidikan kepada para anak binaan mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak binaan. Para anak binaan mengikuti pendidikan dengan cara menginduk di sekolah terdekat dengan LPKA yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

Untuk tingkat SD menginduk di SDN Sananwetan 3 Kota Blitar, tingkat SMP di SMP Muhammadiyah 1, dan tingkat SMA di SMA YP Kotamadya.

“Sistem belajarnya, guru datang ke LPKA. Kami menyediakan ruang kelas untuk belajar di LPKA,” ujarnya.

Dikatakannya, LPKA juga memiliki program sekolah berkelanjutan.

Bagi anak binaan yang sudah bebas tapi sekolahnya belum selesai, bisa mengikuti program sekolah berkelanjutan.

LPKA akan mengeluarkan surat pengantar kepada anak binaan yang sudah bebas agar bisa melanjutkan sekolah sampai lulus di daerah asalnya.

Selain pendidikan, kata Tatang, LPKA juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak binaan.

Misalnya, soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, LPKA berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mendapatkan nomor induk kependudukan.

“Terkait pelaksanaan vaksinasi harus ada nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan harus didahului dengan KK. Kami koordinasi dengan Dukcapil dan sudah ada nomor induk,” katanya.