Banyak Anak Putus Sekolah Jika Ada Tarikan Dana

Setelah memberi pernyataan kontroversial fullday school, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kini mengambil langkah yang tak kalah fenomenal lagi dengan sebelumnya, yakni mengizinkan sekokah menghimpun dana dari walimurid atau masyarakat.

Namun, langkah itu tidak sepaham dengan kuasa hukum empat warga Surabaya penggugat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Edward Dewaruci. Menurutnya jika hal tersebut diterapkan bisa berpotensi banyak anak yang akan putus sekolah.

“Kebijakan yang di lontarkan Mendikbud ini merupakan kemunuduran bagi dunia pendidikan. Jika sekolah diperbolehkan melakukan penarikan dana sekolah (SPP) justru semakin membuat orang tua terbebani dan khawatir, karena sekolah jelas tidak akan menarik spp saja melainkan hal-hal yang lain juga dibebankan pada orang tua eperti halnya praktikum,” kata Edward, Minggu (15/1/2017).

Menurutnya, semisal kalau untuk bayar SPP dengan nominal Rp.100 hingga Rp. 200 ribu bagi kalangan terrtentu tergolong murah. Namun, jika untuk yang kurang mampu dirasa sangat berat.

“Kemungkinkan yang terjadi banyak anak putus sekolah, terutama dari keluarga yang kurang mampu,” ungkap pria yang menjabat sebagai Divisi Advokasi Lembaga Perindungan Anak (LPA)  Jawa Timur ini.

Ia juga menilai, bahwa gagasan itu juga terkesan aneh, karena sebelumnya pemerintah telah melarang sekolah untuk melakukan pemungutan dana semacam itu, dikarenakan sering ditemuinya penyimpangan dalam pengelolaannya.

“Jika dipaksakan, sekolah harus bayar, ya otomatis anak akan milih gak mau membebani orang tua atau memilih tidak sekolah. Ibaratnya pemerintah sekarang terkesan ‘mengebiri’ hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” lugas Edward.

Pria yang juga menjabat Direktur Surabaya Crisis Children Center (SCCC) ini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memberikan putusan terkait gugatan UU 23 yang dilayangkan.

“Ini sebagai bentuk kepastian, agar daerah yang dianggap mampu mengelola pendidikan dengan menggratiskan sekolah dapat terus melakukannya sebagai hak konstitusi pendidikan,” tandas Edward.

Sumber : Beritajatim, Minggu, 15 Januari 2017

Surabaya Children Crisis Center Dampingi 50 Pelajar Terlibat Hukum

Banyak pelajar di Surabaya terlibat perbuatan kriminal, dimana beberapa di antaranya melakukan aksi begal. Saat ini, sebagian besar dalam proses hukum.

Meski masih berusia belia, mereka terbilang nekat saat beraksi. Ada yang bertugas sebagai joki atau penjemput, ada pula yang pelaku murni.

“Saat ini, kami mendampingi 50 anak (pelajar) yang terlibat masalah hukum,” kata Edward Dewaruci, Direktur Eksekutif Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Rabu (28/12/2016).

Dari puluhan pelajar yang terlibat perbuatan kriminal dan melawan hukum itu, sebanyak enam di antaranya ‘mbegal’.

Menurut Edward, baik yang tengah disidik di kepolisian maupun yang jadi terdakwa di pengadilan, mereka perlu pendampingan maksimal.

“Tidak saja untuk membesarkan hati para pelajar yang berperkara hukum, tetapi juga untuk memenuhi hak mereka,” katanya.

Edward mengungkapkan, rata-rata atau sebagian besar pelajar yang terlibat tindakan kriminal itu dari keluarga menengah ke bawah.

Meski hanya enam pelajar yang terlibat aksi begal dan ditangani hukum, tidak tertutup kemungkinan jumlahnya lebih.

“Pelajar begal itu yang didampingi SCCC. Bisa jadi jumlah mereka yang terlibat lebih banyak, yang di luar pendampingan kami,” tambah Edward.

Saat ini, oleh penegak hukum, para pelajar atau anak di bawah 18 tahun itu dijerat dengan pasal 363, pencurian dengan pemberatan.

Pria berkaca mata ini prihatin dengan perilaku pelajar Surabaya. Karena ada tren pelajar yang terlibat perbuatan kriminal meningkat.

SCCC saat ini menangani anak berperkara hukum tidak saja di Surabaya. Tetapi juga untuk wilayah Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto.

“Total ada sekitar 500 anak yang berperkara hukum karena terlibat tindakan kriminal. Sebanyak 50 di antaranya kami dampingi di Surabaya,” papar Edward.

Prihatin
Fenomena pelajar terlibat aksi begal membuat semua pihak prihatin. Walaupun keterlibatan mereka kadarnya beragam. Ada yang masih sebatas membantu atau ikut terlibat langsung.

“Ada memang yang sudah masuk sindikat. Ini yang membuat semua prihatin. Banyak faktor kenapa mereka bisa terlibat,” ungkap Edward.

Ia menekankan bahwa hukuman bagi pelaku di bawah umur atau anak-anak nanti bukan pembalasan, tetapi pemulihan. Bui adalah hukuman terakhir.

Tim dari SCCC tidak hanya mengerahkan pengacara untuk pendampingan anak-anak yang terlibat begal. Namun juga menerjunkan konselor dan psikolog untuk mengembalikan psikis mereka.

Sumber : Tribunnews Kamis, 29 Desember 2016