TANPA DOKUMEN ADMINDUK SULIT WUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

“Bisa Jadi jumlah anak-anak hanya 30% dari penduduk Indonesia, namun mereka adalah 100% dari masa depan bangsa dan negara’.

SURYA.co.id | SURABAYA – Kalimat itu tertulis di salah satu sisi tembok kedai kopi yang dikelola Surabaya Children Crisis Center (SCCC) Surabaya.

Kedai Kopi Kala Rasa namanya.

Kedai kopi ini berada di bilangan Babatan, kecamatan Wiyung, Surabaya.

Selain kalimat tersebut, masih ada beberapa baris kalimat lagi di sisi dinding lainnya. Namun temanya serupa. Soal anak.

Kedai kopi tersebut memang sengaja didirikan SCCC sebagai ruang bagi anak-anak dampingan SCCC untuk belajar bersosialisasi, berkreasi, dan bekerja.

Anak-anak dampingan lembaga tersebut merupakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

“Apapun status mereka ketika berhadapan dengan hukum, anak harus dilindungi,” ujar Tis’at Afriyandi, Direktur SCCC, saat ditemui pekan lalu.

Pernyataan Tis’at ini sudah cukup untuk.mendefinisikan makna dari kalimat yang tertulis di salah satu sisi tembok kedai kopi tersebut.

Baginya, anak-anak adalah pemegang masa depan. Karenanya, mereka berhak dilindungi. Apapun statusnya.

“Dalam konteks anak berhadapan hukum, ada tiga kelompok anak. Yang pertama adalah anak sebagai pelaku, kemudian anak sebagai korban, dan yang ketiga anak sebagai saksi,” tuturnya.

Namun, sebagai pemegang masa depan, masih ada ABH (anak berhadapan hukum) yang saat ini keberadaannya tidak tercatat oleh negara.

Bisa disebut demikian karena mereka memang tak punya dokumen-dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang menandakan bahwa nama mereka tercatat sebagai warga negara.

 

“Masih ada ABH yang belum punya adminduk sama sekali seperti KK, KTP, atau Akte Kelahiran. Bahkan kami baru saja mendampingi salah satunya,” kata pengacara berambut gondrong itu sambil mengaduk segelas kopi hitam.

Tis’at melanjutkan, ketiadaan dokumen adminduk pada anak berhadapan hukum, memiliki konsekuensi terhadap proses hukum yang harus mereka jalani. Setidaknya, ketiadaan dokumen adminduk itu menyebabkan sulitnya mewujudkan kepastian hukum bagi mereka.

Dia lantas menunjukkan UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di pasal 1 ayat (3) UU tersebut tertulis: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kemudian, di pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa apabila anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orangtua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

“Kemudian di pasal 32 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih,” kata Tis’at.

“Nah, berarti untuk menentukan hak-hak apa yang diiliki ABH, kita mesti tahu berapa usianya. Itu hanya bisa dibuktikan dengan dokuman adminduk. Jadi, bagaimana dong kalau mereka tidak punya?” sambungnya.

Dia melanjutkan, ketiadaan dokumen adminduk ini selain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ABH, juga menyulitkan penyidik.

 

“Maka, kemudian Bapas (Balai Pemasyarakatan) bertugas melakukan tracing atau melacak identitas dan asal usul anak. Tapi ini juga tentu memakan waktu. Itu pun kalau kemudian memang ditemukan, kalau tidak, bagaimana?” imbuhnya.

Pusingkan Penyidik

Alif, rekan Tis’at di SCCC menambahkan, memang tak banyak ABH yang tak memiliki dokumen adminduk sama sekali. Namun dia memastikan bahwa mereka ada.

Lalu dia bercerita tentang seorang remaja di Surabaya yang beberapa tahun lalu pernah ia dampingi. Remaja itu, sebut saja namanya Arya, sejak kecil tinggal di jalanan, terpisah dari keluarganya. Remaja itu bahkan tak ingat lagi siapa orangtuanya karena lama tak berjumpa.

Untuk bertahan hidup sehari-hari kala itu, Arya yang tak punya akte kelahiran, KTP, maupun kartu keluarga, menjadi kernet dan sesekali mengamen.

Suatu hari, Arya membeli 2 ponsel dan 2 laptop sekaligus, dengan menggunakan uang yang dia kumpulkan dari bekerja. Barang-barang itu dia beli dengan harga murah. Namun ia tak curiga.

“Rencana dia (Arya), barang-barang itu disimpan, nanti kalau butuh uang, bisa dijual lagi,” kenang Alif.

Tapi tak lama setelah membeli barang-barang itu, Arya mesti berurusan dengan polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan menjadi penadah barang curian. Polisi yang menangkapnya yakin dia memang penadah karena dia membeli sekaligus banyak.

Proses di kepolisian pun ternyata tak mudah bagi penyidik karena Arya tak memiliki dokumen kependudukan selembar pun. Saat dilakukan tracing identitas, petugas tak kunjung mendapat informasi yang memuaskan tentang siapa Arya sebenarnya.

“Petugas kesulitan mendapatkan informasi di mana dia lahir dan siapa orangtuanya. Kalau saja salah satu informasi itu ada, pasti akan lebih mudah bagi penyidik. Tapi dia (Arya) sendiri tidak tahu di mana orangtua kandungnya sekarang,” kata Alif.

Penyidik pun seolah menemui jalan buntu. Mereka lantas memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara ini. Sedangkan laptop dan ponsel yang dibeli Arya, dikembalikan kepada pemilik aslinya.

“Dia (Arya) sendiri akhirnya memang dibebaskan dari semua tuduhan. Jadi, tidak adanya dokumen adminduk pada ABH ini selain memang tidak memberikan kepastian hukum pada anak, juga membuat pusing penyidik,” pungkasnya.

 

DOKUMEN ADMINDUK DAN PENDAMPINGAN,KUNCI ABH MEMBUKA MASA DEPAN

SURYA.co.id | SURABAYA – Anak-anak jalanan kerap mendapat cap buruk dari masyarakat.

Mereka kerap dianggap meresahkan, bahkan mengganggu pemandangan.

Hal ini disampaikan oleh Ancha Maulana, aktivis dan pendamping anak di Surabaya Children Crisis Center (SCCC) yang dulu juga tumbuh di jalanan kota Surabaya.

Bagi Ancha, istilah anak jalanan itu sendiri sebenarnya sudah bermasalah karena seringkali menempatkan mereka semata sebagai obyek lantaran dianggap tak kompeten.

“Istilah anak jalanan itu bermasalah karena menempatkan mereka pada posisi yang inferior. Dianggap tidak kompeten dan tidak bisa menentukan arah advokasi kepada mereka. Padahal dalam advokasi, suara-suara mereka mesti didengar,” kata Ancha, pekan lalu di Surabaya..

Ancha menambahkan, kalau dengan menyandang status sebagai anak jalanan saja sudah membuat mereka mendapat cap buruk, maka anak-anak jalanan yang terjerumus dalam tindakan pidana, bisa mendapat stempel yang lebih buruk lagi.

Stigma itu pada akhirnya membuat anak memandang dirinya sendiri sebagai sebuah kesalahan. Ironisnya, justru citra diri seperti inilah yang membuat mereka sulit berkembang dan memutus rantai kemiskinan serta kebodohan mereka.

Ancha percaya, membangun kesadaran pada anak jalanan, terlebih yang berhadapan dengan hukum, bukanlah hal yang mudah. Intervensi program apapun tidak akan bermanfaat apabila memang dari anak itu sendiri tidak ada kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik.

Makanya, pendampingan menjadi hal yang penting yang harus tersedia bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan itu, salah satu fungsinya adalah membuka kesadaran anak bahwa mereka punya potensi baik yang bisa dikembangkan, mereka berharga, dan bisa membuat perubahan

Dalam riset tahun 2019-2020 oleh Puskapa (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak) Universitas Indonesia dengan dukungan dari Unicef Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas RI, yang kemudian diterbitkan dalam laporan berjudul Kesempatan Kedua Dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, ditemukan bahwa pemberian pendampingan non-hukum kepada ABH, tidak berjalan maksimal.

Penyebabnya, ada inkonsistensi dalam layanan pendampingan non-hukum yang diberikan oleh pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan, unit pelindungan anak di daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Inkonsistensi yang dimaksud meliputi ketersediaan, kualitas, dan hubungan layanan hukum dan non hukum.

Masih berdasarkan riset yang sama, di empat lokasi penelitian (Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari),  ditemukan sebanyak 9% Anak yang diproses di pengadilan tidak didampingi oleh penasihat hukum karena kendala anggaran.

Kemudian, ditemukan pula fakta bahwa pekerja sosial adalah bentuk pendampingan yang kesediaannya paling sedikit untuk Anak selama proses peradilan.

“Wawancara dengan pekerja sosial menunjukkan bahwa ketidakhadiran pekerja sosial di pengadilan kemungkinan terkait dengan jumlahnya yang masih sedikit,” demikian ditulis dalam laporan penelitian tersebut.

Dokumen Adminduk

Walau menganggap bahwa pendampingan adalah hal yang utama, namun Ancha tak menampik bahwa kelengkapan dokumen adminduk pada ABH juga penting.

Sebab, dengan dokumen-dokumen itu, mereka bisa mengakses berbagai layanan seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial yang disediakan pemerintah.

Akses tersebut menjadi modal bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan.

Tapi bagaimana dengan ABH yang benar-benar tak punya dokumen adminduk selembar pun? Apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkannya?

Berdasarkan pengalamannya melakukan pendampingan terhadap ABH, Ancha melihat, selama ini, ABH tanpa dokumen adminduk yang kemudian beranjak dewasa, bisa mendapatkan KTP dengan cara memasukkan namanya ke Kartu Keluarga milik orang lain.

“Itu pun kalau ada yang bersedia menampung nama mereka di KK,” imbuhnya.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Tatang Suherman mengatakan data administrasi kependudukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum memang belum lengkap.

Sebagian anak binaan di LPKA ada yang sudah punya akta kelahiran, sebagian lagi tak punya.

“Kalau tertib administrasi kependudukan belum ada. Itu nanti setelah mereka bebas bisa mengurus di daerah asalnya,” kata Tatang.

Kata Tatang, saat ini jumlah anak binaan penghuni LPKA Blitar ada 62 anak. Para anak binaan mayoritas terlibat kasus perlindungan anak.

Meski tertib administrasi kependudukan belum bisa dianggap sempurna, namun Tatang memastikan LPKA tetap memberikan pelayanan pendidikan kepada para anak binaan mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak binaan. Para anak binaan mengikuti pendidikan dengan cara menginduk di sekolah terdekat dengan LPKA yang ditunjuk Dinas Pendidikan.

Untuk tingkat SD menginduk di SDN Sananwetan 3 Kota Blitar, tingkat SMP di SMP Muhammadiyah 1, dan tingkat SMA di SMA YP Kotamadya.

“Sistem belajarnya, guru datang ke LPKA. Kami menyediakan ruang kelas untuk belajar di LPKA,” ujarnya.

Dikatakannya, LPKA juga memiliki program sekolah berkelanjutan.

Bagi anak binaan yang sudah bebas tapi sekolahnya belum selesai, bisa mengikuti program sekolah berkelanjutan.

LPKA akan mengeluarkan surat pengantar kepada anak binaan yang sudah bebas agar bisa melanjutkan sekolah sampai lulus di daerah asalnya.

Selain pendidikan, kata Tatang, LPKA juga memberikan pelayanan kesehatan kepada anak binaan.

Misalnya, soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, LPKA berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mendapatkan nomor induk kependudukan.

“Terkait pelaksanaan vaksinasi harus ada nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan harus didahului dengan KK. Kami koordinasi dengan Dukcapil dan sudah ada nomor induk,” katanya.

 

PARALEGAL DIAJAK BERDAYAKAN PENGGUNA MEDSOS UNTUK KAMPANYEKAN PERLINDUNGAN ANAK

SURYA.co.id | MOJOKERTO –  Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini,  Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) membulatkan tekad dan semangat untuk kembali menyuarakan hak-hak anak dengan mengadakan Pelatihan Paralegal selama 3 hari di Trawas, Mojokerto, pada tanggal 26-28 Juni 2020.

SCCC adalah sebuah lembaga non-komersil yang fokus terhadap kebutuhan masyarakat, terlebih anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mendapatkan hak-haknya. Para aktivis yang terlibat di dalamnya juga telah berpengalaman di bidang hukum, psikologi dan penanganan anak.

Dilansir dari website SCCC.or.id, langkah-langkah penegakan hukum tersebut diambil sampai diperoleh jaminan bahwa anak-anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status anak atau keluarganya. Semua tindakan yang menyangkut anak harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (best interest for children).

Sejak berdirinya SCCC pada tahun 2001, sudah ratusan anak telah diselamatkan oleh lembaga ini dan dikembalikan pada tempat yang seharusnya.

Banyak di antara mereka kembali bersekolah dan mengejar cita-cita, di antaranya ada yang menjadi guru, polisi, dan bahkan meneruskan tongkat kebaikan menjadi child right defender.

Anak adalah kertas putih yang tergantung orang tua di sekeliling mereka yang ingin menggambarkan tentang apa. Jika anak menerima perlakuan kasar sejak kecil, maka bukan tidak mungkin anak akan melakukan hal yang selama ini dia lihat, dia mengerti, dan dia pahami dan berperilaku kasar.

Sebaliknya, jika anak dididik dengan lingkungan yang baik, yang menyayanginya, dan mendapatkan pendidikan dengan baik, besar kemungkinan anak akan menjadi baik, bahkan berpeluang menjadi seorang pemimpin yang baik. Anak-anak adalah tanggungjawab kita semua sebagai orang dewasa.

Menurut Kahlil Gibran, anak ibarat mata panah yang siap meluncur dan kita sebagai orang tua yang harus mengarahkan mata panah tersebut harus meluncur kemana. Masa depan bangsa ini berada pada pundak kecil anak-anak kita.

Pelatihan paralegal untuk masyarakat, mahasiswa, dan beberapa mitra lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak.

“Harap dimaklumi jika selama pelatihan ini panitia menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini semua adalah upaya dan kerja keras panitia menyelenggarakan pelatihan paralegal di masa sulit seperti ini. Di masa seperti ini juga, untuk bisa sukses kita harus bersama-sama terus maju, berkolaborasi untuk survive,” ujar Hishom Prasetyo Akbar,  Direktur SCCC.

Salah satu materi dalam pelatihan tersebut mengajak para peserta untuk melakukan advokasi hak-hak anak  melalui media sosial seperti facebook, instagram, website/blog, bahkan podcast dan tik tok sekalipun.

Di era digitalisasi seperti sekarang ini menyebarkan pengetahuan yang baik akan lebih mudah jika didukung oleh teknologi dan kreativitas.

ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MASIH MEMILIKI MASA DEPAN YANG PANJANG

Surabaya Children Crisis Center (SCCC) yang didirikan tahun 2001, berfokus pada pemenuhan hak-hak anak di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya.

Bahkan, lembaga nirlaba ini juga melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sekretaris SCCC, Tis’at Afriandi, mengatakan, pihaknya sering memberikan penanganan anak secara pemulihan trauma, proses resosialisasi dan reintegrasi, serta proses penanganan secara komprehensif, kepada anak yang berlabel sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

“Kalau pendampingan secara hukum itu dari tahap awal sampai tahap berkekuatan tetap. Lalu menyelesaikan sampai sumber permasalahan, dengan melibatkan orang tua agar paham tentang parenting yang benar, hingga memberikan edukasi pola asuh,” ujarnya, ketika ditemui di kawasan Babatan Wiyung Surabaya, Rabu (3/1/2021).

Afriandi menuturkan, keberadaan SCCC bertujuan sebagai fungsi kontrol ketika melakukan proses hukum.

Bagaimana meluruskan, dan menjunjung tinggi hak anak. Mengingat, proses pendampingan hukum anak berbeda dengan dewasa.

“Ketika anak umurnya masih 12 tahun, itu tidak bisa diproses hukum harus dikembalikan ke orang tua. Baru bisa dilakukan penahanan ketika usianya di atas 14 tahun atau sebelum 18 tahun,” tuturnya.

Dalam peradilan anak, lanjut Afriandi, ada yang namanya proses diversi. Beberapa hal tertentu yang dialami anak tidak serta merta dihukum.

Karena prinsipnya bukan untuk memenjarakan atau menghukum, tapi penanganannya agar anak tidak mengulangi tindak kejahatan di kemudian hari.

Karena prinsipnya bukan untuk memenjarakan atau menghukum, tapi penanganannya agar anak tidak mengulangi tindak kejahatan di kemudian hari.

“Banyak faktor yang jelas. Anak belum matang dalam berpikir, mudah terpengaruh lingkungan, peran orang tua juga penting dalam tumbuh kembang anak, hingga, pola asuh yang tidak tepat,” ungkapnya.

“Anak mendapatkan pengaruh tidak baik itu juga bisa dari orang tua atau orang dewasa. Sehingga berdampak pada pola pikirnya. Kemudian lingkungan berperan penting serta bergaul bersama anak lain. Pengaruhnya bisa terasa ketika ada intervensi dari orang dewasa. Anak belum bisa berpikir panjang. Kalau sudah berkonflik dengan hukum, mereka pasti punya sejarah dan pengaruh interaksi dari orang dewasa,” jelasnya

Menurutnya, anak-anak adalah penerus generasi bangsa Meskipun pernah dicap berhadapan dengan hukum, anak-anak tetap memiliki masa depan yang panjang. Sehingga, orang tua jangan menyalahkan anaknya ketika tersandung masalah hukum.

“Kami sering menangani anak-anak yang tidak tumbuh berkembang dengan baik di lingkungannya, dilahirkan dari keluarga yang tidak ideal latar belakangnya. Kadang beberapa kali kami menemukan anak bermasalah dengan hukum, orangtua menyalahkan anak. Kasihan akhirnya, maka kami selalu berprinsip, masih ada masa depan yang panjang pada mereka,” ucapnya.

Seringkali, suka dan duka dialami oleh anggota SCCC pada saat pendampingan sampai anak tersebut dinyatakan bebas.

Melihat anak mau sekolah lagi, kembali ke jalan yang benar seperti mau bekerja, atau mengikuti kegiatan yang positif, bagi Afriandi, itu sudah kepuasan tersendiri.